Pengembangan Kasus SPPD fiktif, Pimpinan DPRD Riau Agung Nugroho Diduga Menerima Aliran Dana Rp 17 miliar
Pekanbaru, RBC – Senin 26 Agustus 2024 awak media mendapatkan informasi bahwa penyidik Polda Riau akan memanggil Agung Nugroho untuk diperiksa terkait sejumlah dugaan korupsi di DPRD Riau dan keterlibatan nya dalam kasus SPPD fiktif sekretariat DPRD Riau 2021-2022
Sejumlah fakta baru mulai terungkap dalam proses marathon pemeriksaan saksi ditemukan sejumlah informasi yang membuat publik tercengang, kiranya hampir mendekati benar apa yang diungkapkan Muflihun bahwa kasus SPPD Fiktif ini melibatkan banyak pihak.
“Kalau berbicara tentang perjalanan dinas, tentu semua pihak terlibat, mulai dari ASN, tenaga honorer, pimpinan, hingga anggota DPRD. Semoga, jika ada yang terkait hingga ke dewan, bisa segera ditangani,” pungkas Mantan Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Muflihun beberapa waktu yang lalu.
Pimpinan DPRD Riau Agung Nugroho memiliki peran penting bahwa kasus SPPD Fiktif DPRD Riau melibatkan banyak orang. Sumber mengatakan bahwa Sekwan dan Staf DPRD Riau harus memenuhi kebutuhan gaya hedonis dan prilaku AN yang hobi tampilan prestesius.
“Permintan aneh aneh, para pejabat ASN dilingkungan sekretariat harus melayaninya bak raja padahal dirinya hanya Wakil Ketua DPRD Riau, rumahnya dinasnya harus dibikin cantik , harus direnovasi, pasang interior ini itulah dan pelayanan ekstra berlebih padahal banyak yang tidak ada anggaran namun tetap harus dikerjakan, staf harus berfikir otak untuk cari duit kalau tidak dia bisa marah” kata sumber salah seorang pejabat ASN yang juga terkena dampak pemeriksaan di Polda Riau, narasumber meminta namanya dirahasiakan.
Penampakan rumah pribadi Agung Nugroho yang masih tahap dibangun dan belum bisa ditempati
Lebihlanjut narasumber mengatakan bahwa Agung Nugroho gencar mencari uang dalam rangka persiapan maju pilkada 2024 dan memenuhi gaya kebutuhan hidup yang hobi hura hura, mulai dari kegiatan hobi bermotor, beli barang barang mahal dan juga tengah membangun rumah istana ditaksir puluhan miliar di kawasan jalan melayu arengka Pekanbaru.
Udah sejak masuk ke DPRD Riau dia (AN) sudah dikenal keras dan kencang dalam urusan cari duit, bukan hanya kami yang dilingkungan sekretariat aja yang kena tekanan dia, semua satker di sekitaran Pemprov Riau banyak proyeknya, mulai dari ratusan paket PL di PU hingga kegiatan alkes di RSUD dan lainnya, ngeri bang, baru kali ini kami jumpa pimpinan seperti dia” tambahnya.
Ditanyakan bagaimana mekanisme proeses penganggaran dan pencairan dana SPPD di DPRD Riau. Menurutnya proses penganggaran bahwa kalau tak salah tahun 2020 dimasa masa covit19 mitra sekwan adalah komisi I yang saat itu pak Ade Agus selaku ketua komisi.
Anggaran sekwan dibahas di Komisi I DPRD Riau, mekanisme pencairan kalau SPPD staf itu diteken oleh sekwan dan SPPD anggota oleh pimpinan” katanya.
Sumber mangatakan bahwa AN memegang pernan penting dikarenakan terjadi kekosongan masa transisi Ketua DPRD Riau Engah Eed (Indra Gunawan,red) yang mundur dikarenakan maju pikada Bengkalis.
“Baru ada pelantikan Ketua DPRD Riau yang baru itu kalau tak salah sudah selesai pembahasan anggaran yakni di akhir tahun 2020, karena harus mengikuti mekanisme Golkar harus mengirim nama Pimpinan” katanya.
Ditanyakan apalangkah yang dilakukan menghadapi proses di Polda, narasumber mengatakan harus dilalui dengan lapang dada dan koperatif.
“Enak saja dia (AN) mau mengorbankan kami, dia komentar dimedia katanya mampuslah, kurang ajar dia menyuruh kami mampus, besok dia (AN) senin ini diperiksa ” katanya.
(jnc/red)
