Home / Nasional

Kepala BKN : Daerah Lebih Butuh PPPK Ketimbang PNS
Penulis: Redaksi | Jumat, 21 Pebruari 2020 | 10:26 WIB Dibaca: 417 kali

Ilustrasi


Jakarta, RBC - Badan Kepegawaian Negara menyatakan peran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sangat dibutuhkan untuk membantu pelayanan masyarakat di daerah.


Dilansir dari CNN Indonesia, Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan Indonesia saat ini membutuhkan lebih banyak pekerja teknis di lapangan. PPPK, kata dia, lebih dibutuhkan didaerah ketimbang Pegawai Negeri Sipil atau PNS.

"Sebenarnya semua tergantung pada Pemda, butuhnya PPPK atau PNS, kalau butuhnya PPPK justru lebih baik," kata Bima di Jakarta (20/2/2020).

"Opsi itulah yang sebenarnya BKN inginkan, PNSnya sedikit saja, PPPKnya yang banyak," tambahnya.

Bima mencontohkan perbandingan pekerja teknis dan PNS di Amerika. Menurutnya letak perbedaan hanya pada jenis pekerjaan, tidak mempengaruhi hak-hak pekerja.

"Kalau kita lihat Amerika, perbandingan PNS dan PPPKnya itu 30:70, mereka dapat hak seperti PNS," ucapnya.

Ia meyakini konsep seperti di Amerika jauh lebih baik karena lebih banyak pekerja yang melayani publik.

"Kalau di Indonesia mau seperti itu justru lebih baik, untuk urusan teknis lebih banyak SDM sehingga pelayanan publik, jadi lebih cepat," tuturnya.

BKN sejauh ini belum membuka pendaftaran untuk PPPK karena masih menunggu payung Peraturan Presiden (Perpres) diteken Joko Widodo.

Sebelumnya pada 2019 BKN membuka pendaftaran PPPK tahap I, namun Perpres PPPK tahun 2019 belum ditandatangani presiden. Tanpa perpres, maka tidak akan ada pembukaan pendaftaran.

Pemerintah sendiri sebelumnya bertekad menghapus tenaga honorer di lingkungan pemerintahan. Misi itu akan dilakukan hingga 2023. Nantinya, tenaga honorer akan diganti dengan PPPK.

Hingga saat ini, tenaga PPPK masih menggunakan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No.8/PMK/07/2020 tentang tambahan gaji PPPK.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi pernah menyatakan bahwa tenaga honorer yang diprioritaskan ikut tes CPNS dan PPPK adalah mereka yang bekerja sebagai guru, dosen dan tenaga kesehatan.

Tiga profesi itu diprioritaskan lantaran tenaga honorer saat ini didominasi pegawai administrasi. Setidaknya, ASN di seluruh Indonesia saat ini mencapai 4,28 juta orang. Sebanyak 39,1% atau sekitar 1,6 juta di antaranya adalah tenaga administrasi. (cnni/pm)

[ Kembali ]
Berita Terkait
Selasa, 21 April 2020 | 09:04 WIB
Kartini Jadi Inspirasi Pemain Merpati Bali Hadapi Play-off Srikandi Cup
Selasa, 14 April 2020 | 07:52 WIB
Keppres No 7 Tahun 2020 Perkuat Kedudukan Gugus Tugas Covid-19
Jumat, 10 April 2020 | 18:52 WIB
SIARAN PERS*
BMKG: 3 Hari Kedepan Arus Angin dari Utara Ke Selatan Membawa Wabah (Penyakit) Adalah Hoax*
Senin, 23 Maret 2020 | 07:03 WIB
UNTUKMU NEGERI ; IMO-Indonesia Support Pemberitaan COVID-19 di Tanah Air*
Sabtu, 07 Maret 2020 | 01:33 WIB
Dalam Kunjungan Komisi II DPR RI ke Bawaslu Riau,
Syamsurizal : 3 Faktor Mempengaruhi Pemilihan Yang Berkualitas
Sabtu, 29 Pebruari 2020 | 20:44 WIB
Usai Antar Logistik TMMD, Mobil TNI di Keerom Ditembaki KKB, 2 Tentara Terluka
Selasa, 25 Pebruari 2020 | 13:39 WIB
Polda Riau Bekali Relawan Pelatihan Pemadaman Karhutla Dan Terjunkan Tim ke Lokasi
Jumat, 21 Pebruari 2020 | 10:26 WIB
Kepala BKN : Daerah Lebih Butuh PPPK Ketimbang PNS
Jumat, 21 Pebruari 2020 | 09:41 WIB
Pra Peresmian Tol Pekabaru - Dumai,
Presiden Tinjau Posko Penanganan Karhutla Riau
Selasa, 18 Pebruari 2020 | 10:23 WIB
Agar Nyaman Beribadah, Satgas Yonif 132 Bangun Lahan Parkir Masjid
 
Indeks Berita | Indeks Foto | Indeks Terpopuler | Redaksi
2015 All Rights Reserved | Riau Bangkit