Home / Hukum & Kriminal

Bertindak Tanpa Tata Batas Temu Gelang, Gapoktan Tuasai Jaya Menggugat
Penulis: Patar Simanjuntak | Sabtu, 12 Oktober 2019 | 02:31 WIB Dibaca: 963 kali

Agus Tri Khoirudien Ketua OBH Seroja 77. 


Pekanbaru, RiauBangkit.Com - BPPHLHK dan Menteri LHK diduga telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena bertindak semena-mena terhadap aktifitas masyarakat di atas lahan 1800 hektar milik anggota Gapoktan Tuasai Jaya dengan alasan berada di kawasan hutan.

Hal itu disampaikan Agus Tri Khoirudien bersama Tim Advokat Organisasi Bantuan Hukum Seroja 77 kepada www.riaubangkit.com, Kamis (10/10/2019) di Pekanbaru.

Lebih lanjut Agus mengatakan, Tindakan yang dilakukan BPPHLHK Seksi Wilayah II Pekanbaru bertindak berdasarkan Surat Keputusan Nomor 903 /MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tertanggal 7 Desember 2016 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Riau, sebelum ditetapkannya Tata Batas Temu Gelang atas kawasan hutan di provinsi Riau,  maka tindakan itu adalah tindakan perbuatan melawan hukum.

Karena menurutnya, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK. 903 /MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tertanggal 7 Desember 2016, diduga hingga saat ini belum mengantongi Tata Batas Temu Gelang sebagai mana amanat undang-undang maupun aturan hukum itu sendiri.

Disebutkan, bahwa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.SK 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tertanggal 7 Desember 2016 merupakan surat keputusan yang masih berstatus Penunjukan sebagaimana Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahaan atas Peraturan Mentri Kehutanan NoP.44/Menhut-II/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan Pasal 1 angka (3) yang menyebutkan Pengukuhan Kawasan Hutan adalah rangkaian kegiatan Penunjukan, Penataan Batas, dan Penetapan Kawasan Hutan.

Sehingga tindakan dan perbuatan BPPHLHK Wilayah II Pekanbaru dan Kementerian LHK RI  yang  belum melakukan penataan Batas
dilapangan dan tanpa mengantongi Tata Batas Temu Gelang maka patut diduga tindakan BPPHLHK Wilayah II Pekanbaru dan Kementerian LHK RI  telah melakukan perbuatan melawan hukum. Atas kejadian tersebut, Gapoktan Tuasai Jaya merasa sangat dirugikan baik Materi maupun Immateril.

Lebih lanjut Agus mengatakan, bahwa tindakan BPPHLHK Wilayah II Pekanbaru yang merupakan perpanjangan Tugas dari Kementerian LHK RI juga telah meresahkan pihak Gapoktan Tuasai Jaya. Karena BPPHLHK Wilayah II Pekanbaru atas nama Kementerian LHK RI tanpa prosedur, telah menyita dengan paksa 1 (satu) unit Ekskavator PC. 130 F ( yang disewa oleh salah satu anggota Gapoktan Tuasai Jaya, red ), 1 (satu) unit Chainsaw merk Newwes Kecil, 1 (satu) unit Morooke Cina dan 2 (Dua) batang bibit sawit. Atas perbuatan BPPHLHK Wilayah II Pekanbaru atas nama Kementerian LHK RI ini telah menghambat pekerjaan pihak Gapoktan Tuasai Jaya.

Selain itu, ujar Agus menjelaskan,  sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (6) Peraturan Mentri Kehutanan Republik Indonesia No.P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahaan atas Peraturan Mentri Kehutanan NoP.44/Menhut-II/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan “Penetapan Kawasan Hutan adalah penetapan kawasan hutan batas temu gelang yang memuat letak, batas, luas, fungsi tertentu dan titik-titik koordinat batas kawasan hutan yang dituangkan dalam bentuk peta kawasan skala tertentu atau
minimal 1 : 100.000.”, Sementara BPPHLHK Wilayah II Pekanbaru dan  Kementerian LHK RI telah bertidak tanpa mengantongi berita Acara Tata Batas Temu Gelang sehingga sangat merugikan bagi Gapoktan Tuasai Jaya.

Padahal, lahan garapan Gapoktan Tuasai Jaya yang seluas ± 1800 Ha sebagai mana peta RTRW Tahun 1994 – 2009 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau sebagai Lampiran Perda No. 10 tertanggal 19 Agustus 1994 diluar kawasan hutan yang merupakan kawasan peruntukan perkebunan.

Hendaknya, BPPHLHK Wilayah II Pekanbaru atas nama Kementerian LHK RI harus berhati-hati bertindak ketika menyimpulkan langkah Pencegahaan dan pemberantasan perusakan hutan yang terjadi dikawasan Hutan Produksi.

BPPHLHK Wilayah II Pekanbaru atas nama Kementerian LHK RI harus memerlukan kegiatan lanjutan agar sebuah kawasan hutan ditentukan juga tata batas temu gelangnya. Artinya kegiatan pengukuhan kawasan hutan  bukan hanya sebatas penunjukan dan penetapan kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan Undang-undang kehutanan itu sendiri. Tetapi penetapan kawasan hutan itu harus dilengkapi juga dengan Tata Batas Temu Gelang. Tanpa dilengkapi dengan penataan batas, sama saja dengan melawan hukum,  ujar Agus. ( patar simanjuntak )

[ Kembali ]
Berita Terkait
Sabtu, 23 Mei 2020 | 13:14 WIB
Tim Pemantau Copid - 19 Terbentuk di Karimun
Kamis, 27 Pebruari 2020 | 13:28 WIB
Lahan Terbakar di Rohil Terekam Aplikasi Dasbor Lancang Kuning, 2 Pelaku Pembakaran Ditangkap
Selasa, 18 Pebruari 2020 | 12:04 WIB
Tak Ada Dokumen, Satgas Raider 300 Amankan 4 Pelaku dan 2 Ton BBM
Rabu, 12 Pebruari 2020 | 03:28 WIB
Sita Truk Pengangkut Kayu Asal Sumbar Tidak Sah, Kementerian LHK Kalah Sidang Praperadilan
Kamis, 06 Pebruari 2020 | 22:46 WIB
Terjerat Kasus Suap?, Bupati Bengkalis Ditahan KPK
Jumat, 31 Januari 2020 | 19:43 WIB
Windra Setor Belasan Juta BBN-KB ke Rekening Pribadi, Kepala UPTD Samsat Padang Sebut Hanya Membantu
Senin, 27 Januari 2020 | 14:31 WIB
Oknum ASN Calo Janjikan Kelulusan Tes CPNS Ditangkap Polisi
Senin, 27 Januari 2020 | 11:40 WIB
Mengaku Tim KPK Peras Kades Rp39 Juta, Empat Wartawan Ditangkap
Jumat, 24 Januari 2020 | 23:21 WIB
Kacau !, Kapal Pelindo "Kencing" ke Kapal Singapura di Tengah Laut, Diduga Jual Minyak Ilegal
Selasa, 21 Januari 2020 | 17:30 WIB
Argo : Upah 100 Juta Selundupkan 70 Kg Shabu, 2 WNI Ditangkap
 
Indeks Berita | Indeks Foto | Indeks Terpopuler | Redaksi
2015 All Rights Reserved | Riau Bangkit