Home / Pelalawan

Dari Penjara Bathin Arifin Menggugat;
Penulis: PH Sitompul | Jumat, 11 Oktober 2019 | 21:20 WIB Dibaca: 284 kali


PANGKALA KERINCI, RBC - Setelah ditetapkan tersangka oleh Polres Pelalawan dan dilakukan penahanan. Bathin Arifin Pemangku Adat Petalangan Bathin Hitam sungai Medang Kecamatan Pangkalan Kuras, Pelalawan, Riau melakukan gugatan. Melalui kuasa hukumnya, Refranto Lanner Nainggolan, S.H, mengugat perdata Balai Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) . Gugatan  ke Pengadilan Negeri (PN) Pelalawan pada Kamis 10 Oktober 2019.

Menggugat juga Polres Pelalawan,  digugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 035/OBH-S77/X/2019/Pekanbaru tertanggal 07 Oktober 2019 telah didaftarkan dikepanitraan Pengadilan Negeri Pelalawan Reg No.64/SK/PDT/2019/PN.PLW tertanggal 07 Oktober 2019.

Menurut kuasa hukum  Bathin Arifin, yaitu Refranto Lanner Nainggolan, S.H, mengatakan, dalam gugatan itu, bahwa Arifin yang merupakan Pemangku Adat berdasarkan warkah Pengukuhan Pemangku Adat Petalangan Batin Hitam Sungai Medang tertanggal 15 Juni 2011 M/bertepatan pada 13 Radjab 1432 H yang dikukuhkan oleh Bupati Pelalawan.

Bathin Hitam Sungai Medang sudah di akui jauh sebelum Penggugat di kukuhkan selaku Pemangku adat atau batin, Penggugat dalam hal ini merupakan tampuk anak-kemenakan yang pula memiliki hutan/ tanah ulayat adat dan seyogyanya dapat dikelola untuk diri dan/atau anak-kemenakan.

Dikatakan LBH itu bahwa Hutan Adat yang dikuasai oleh masyarakat hukum Adat dan atau Masyarakat Adat Batin Hitam Sungai Medang masuk kedalam pengertian “Hutan Negara” akan tetapi tidaklah meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat yang bersangkutan serta anggotanya-anggotanya untuk mendapatkan manfaat dari hutan itu sepanjang hak-hak itu menurut kenyataan memang masih ada dalam suatu daerah yang berada di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau yang telah terlegitimasi dalam bentuk Peta Pelalawan (Lands Chape Pelalawan).

Sementara itu Praktisi Hukum Apul Sihombing SH MH berpendapat Harus bebas demi hukum. "Kita sangat mendukung langkah hukum yang dilakukan oleh bathin Arifin menggugat. Karena berdasarkan hukum kebiasaan yang sudah selalu di ikuti oleh para penegak hukum baik penyidik atau jaksa. Bila terdapat peristiwa hukum perdata bersamaan dengan perkara pidana maka di utamakan perkara perdatanya. Artinya berdasarkan Gugatan diatas yang merupakan upaya hukum untuk menguji kekuatan hak ulayat bathin hitam Sungai Medang atas tanah yg di persangkakan kepada Arifin adalah milik  TNTN . Maka menurut hukum tersangka bathin  Arifin bebas demi hukum  atau harus di bebaskan. Harus diselesaikan dulu sengketa perdatanya. Nah jika putusan perdata mengabulkan gugatan perdata bathin Arifin. Maka dengan sendirinya tindakan penguasaan dan pengelolaan lahan adalah sah dan tidak melawan hukum. Demi keadilan dan kepastian hukum penetapan tersangka dan penahanan harus dianulir. Atau demi hukum bathin Arifin harus bebas demi hukum" jelas Apul 

Menanggapi Gugatan Perdata yg diajukan oleh Batin Hitam Sungai medang Desa Kesuma selaku pangku 03/@/@3@!adat dan pemilik tanah ulayat pebatinan sungai medang, dengan tergugat Balai TNTN selaku tergugat 1 dan Polres Pelalawan selaku tergugat 2 dgn di hubungkan dgn putusan Pengadilan Negeri Pelalawan nomor 282/Pid.Sus/2017/PN.PLW dgn Terdakwa Yorlis Kampar als Kinta dkk dengan putusan onslag van alle recht vervorlging, dlm pertimbanganya majelis hakim berpendapat  bhw terdapat sengketa lahan antara arara abadi dgn masyarakat adat pebatinan batin hitam sungai medang sehingga tindakan terdakwa yg melakukan pebangan pohon sebagaiman pasal 82 uu no 18 thn 2003 di arela ulayat batin hitam  Desa kesuma bukan perbuatan pidana, dgn sendirinya putusan diatas telah menguatkan pengakuan negara terhadap keberadaan tanah ulayat batin hitam sungai medang Desa Kesuma, oleh karenanya bila natinya putasan perdata atas gugatan  batin hitam sungai medang di kabulkan,  maka tindakan atau perbuatan menguasai oleh masyarakat adat haruslah di anggap sah dan berhak. utk itu tindakan mengusai dan mengolah tanah ulayat oleh masyarakat adat pebatinan sebagai peruntukan pemenuhan kehidupan  anak kemanakan selaku pemilik tanah ulayat adalah sah dan harus di hormati.

Lebih lagi bila nantinya putusan perdata mengabulkan gugatan perdata Batin Abd Arifin tersebut maka demi hukum tindakan penguasaan dan penyerahan sebagian terhadap anak kemanakan baik yg secara organik ataupun yg di angkat menjadi anak kemanakan  melalui pengukuhan adat pebatinan sungai medang Desa kesuma adalah sah oleh karenanya  unsur sengaja dlm pasal 92 uu no 18 thn 2003 sebagaimana dlm sangkaan penyidik polres pelalawan tdk terbukti. dimana unsur orang perseorangan yang dengan sengaja: a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin 

Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri, karna unsur sengaja dlm pasal ini adalah harus di buktikan apakan perbuatan Abd Arifin merupakan perbuatan yg di larang,,,dan selanjutnya berdasarkan SK Bupati Pelalawan Nomor: KPTS.140/PEM/2011/433 tentang pembentukan Tim Penyelesaian permasalahan sengketa lahan forum kerukunan masyarakat petani Desa Kesuma berkaitan dengan perluasan taman nasional Tesso Nilo, sk diatas semakinmenguatkan bahwa masih terdapat sengketa kepemilikan antara Masyarakat adat pebatinan batin hitam sungai medang dengan Balai TNTN yg harusnya di selesaikan secara hukum perdata.

Berdasarkan uraian diatas maka demi hukum penetapan tersangka dan penahanan terhadap abd arifin harus segera di tinjau dan atau di anulir melalui surat perintah penghentian penyidikan atau sppp, mengingat proses peradilan perdata membutuhkan waktu yg tdk sedikit, dan nantinya bila sebaliknya gugatan di tolak penyidik dapat membuka kembali kasus ini.

RBC

[ Kembali ]
Berita Terkait
Senin, 04 Mei 2020 | 10:10 WIB
Hanya Karena Komisi Penjualan Ruko belum terbayar, Penghuni Roko diusir paksa dengan cara di pukuli
Sabtu, 25 April 2020 | 15:12 WIB
LSM Laporkan Paket Proyek APBD Pelalawan Ke Kajati Riau
Jumat, 17 April 2020 | 15:26 WIB
Polres Pelalawan adakan Tactical Floor Game dalam rangka Simpamkota Terkait Penanganan Pandemi Covid-19
Sabtu, 04 April 2020 | 15:35 WIB
Update Data Covid-19 Kabupaten Pelalawan
Minggu, 29 Maret 2020 | 17:21 WIB
DAPATKAH LESING MENARIK MOTOR ATAU MOBIL YG MENUNGGAK AKIBAT VIRUS COVID 19
Selasa, 25 Pebruari 2020 | 19:42 WIB
pelatihan DAN PEMBERANGKATAN RELAWAN KE LOKASI KARHUTLA Diterbitkan oleh : Bid Humas Polda Riau d
Sabtu, 22 Pebruari 2020 | 16:50 WIB
DItolak di Sumatera Utara, di Riau Malah Diterima
Sabtu, 22 Pebruari 2020 | 15:03 WIB
PT APR yang Diresmikan Presiden Jokowi Ternyata Tidak Diketahui Masyarakat Sekitar, Ada Apa? 
Minggu, 09 Pebruari 2020 | 22:49 WIB
MASYARAKAT TNTN ADALAH KORBAN KECEROBOHAN PEMERINTAH
Minggu, 09 Pebruari 2020 | 07:52 WIB
Pasca putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K/Pid.sus.LH/2018 yang Sudah Ikrah
Apul : Itu Hanya Pencitraan Semata
 
Indeks Berita | Indeks Foto | Indeks Terpopuler | Redaksi
2015 All Rights Reserved | Riau Bangkit