Home / Pekanbaru

Draf RTRW Provinsi Riau 2016-2035 Bebaskan Puluhan Perusahaan Penjahat Hutan
Penulis: Riaubangkit.com | Jumat, 08 September 2017 | 17:40 WIB Dibaca: 120 kali

PEKANBARU, RIAUBANGKIT.COM_ Harapan masyarakat Riau akan terjeratnya para pelaku kejahatan hutan dan lingkungan di Provinsi Riau bakal menjadi mimpi buruk. Hal itu terindikasi dengan dugaan kuat, bahwa Pemerintah Provinsi Riau dan Pansus RTRW DPRD Riau Disebut akan membebaskan 32 perusahaan perkebunan sawit ilegal, menjadi legal. 

Pasalnya, para perusahaan perkebunan Perambah hutan dan perusak lingkungan seperti dilaporkan oleh LSM Koalisi Rakyat Riau (KRR) awal tahun ini,  bakal bebas dari sanksi pidana, seperti yang telah diatur dalam UU RI No. 41 tahun 1999  jo UU RI No 18 tahun 2013, berkat kebijakan pemerintah provinsi Riau dan Pansus RTRW Provinsi Riau dalam draf RTRW 2016 - 2035.

Polemik segitiga antar lembaga yang berkepentingan dalam proses penetapan draf tata ruang dan wilayah Riau selama ini memang tak dapat dipungkiri, akibat peliknya persoalan dan tingginya negosiasi yang diduga dilakukan oleh sejumlah besar perusahaan ilegal, akibat keinginannya melepaskan diri dari kawasan hutan kepada non kawasan atau Areal penggunaan lain (APL). 

Dari sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit terduga ilegal tersebut, ada 32 perusahaan yang ternyata berhasil "menumpang" pada draf RTRW Provinsi Riau Untuk dibebaskan dari status merambah kawasan hutan atau merusak lingkungan. Ke 32 perusahaan itu terdiri dari perusahaan raksasa dan kecil seperti Perusahaan Group Duta Palma yang telah masuk dalam proses hukum pada kasus yang Melibatkan mantan gubernur Riau Annas Ma'amun dan medali emas Gulat manurung tahun 2015 lalu,  disusul dengan PTPN V, PT Gandahera Hendana,  PT. Air Jernih, PT. Hutahaean serta puluhan perusahaan lain kesemuanya Berlomba-lomba ingin melepaskan diri dari jerat hukum, dengan tanpa sanksi hukum, sekalipun meninggalkan kerugian negara ratusan triliun akibat tidak bayar pajak,  kemusnahan hutan ratusan ribu hektare, dan punahnya sejumlah besar flora dan fauna, meningkatnya suhu panas akibat pemanasan global.

Namun kesemuanya dapat berjaya dan beroperasi secara bebas didepan para penegak hukum sekalipun sejuta LSM penggiat hutan dan lingkungan telah acap kali melaporkan temuanya, dan ribuan media dengan lantang menulis skandal kehutanan di Riau, namun hukum seperti tidak berarti bagi mereka, bahkan pemerintah provinsi Riau bersama sama dengan pansus RTRW DPRD Riau dengan bangga akan membebaskan perusahaan perusahaan ilegal tersebut dalam usulannya. 

Setidaknya hal itulah yang ditemukan dan disampaikan oleh salah satu organisasi LSM pemerhati hutan dan lingkungan Jikalahari baru-baru ini dalam laporan resminya melalui press release yang diterima Koran Aktual (Group media online.com). 

Jikalahari menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sengaja mengubah status dan fungsi kawasan hutan 32 korporasi perkebunan kelapa sawit menjadi non kawasan hutan atau Area Peruntukan Lain (APL). 

"Gubernur Riau menjadikan 32 korporasi perkebunan kelapa sawit dari illegal menjadi legal melalui draft RTRWP Riau 2016 – 2035," kata Woro Supartinah, Koordinator Jikalahari dalam press release-nya,Kamis (7/9) 

 

Melalui draft RTRWP Riau 201

[ Kembali ]
Berita Terkait
Rabu, 20 September 2017 | 06:05 WIB
Ayah Fopin Sinaga Meninggal Dunia
Mantan Wartawan Harian Mimbar Umum Jabonar Sinaga Menghembuskan Nafas Terakhir
Minggu, 10 September 2017 | 23:24 WIB
Rencana Jahat RT RW, Tidak.Diragukan Lagi
Sabtu, 09 September 2017 | 21:35 WIB
Kelurahan Tuan Madani Tampan Pekanbaru
Ketua Rw 04 Dituntut Mundur
Jumat, 08 September 2017 | 17:40 WIB
Oleh : Feri Sibarani
Draf RTRW Provinsi Riau 2016-2035 Bebaskan Puluhan Perusahaan Penjahat Hutan
Jumat, 08 September 2017 | 17:40 WIB
Draf RTRW Provinsi Riau 2016-2035 Bebaskan Puluhan Perusahaan Penjahat Hutan
Sabtu, 26 Agustus 2017 | 18:27 WIB
Sejarah Singkat Koor Ama Kantate
Koor Ama Kantate HKBP Exaudi Berusia Satu Tahun
Rabu, 23 Agustus 2017 | 19:07 WIB
Ferry Shandra Pardede Anggota DPRD Pekanbaru Saat Reses di Rt 04/Rw 01
Ferry Shandra Pardede : “Semua Anggota Dewan ‘Siganjang Dila’ Termasuk Saya”
Senin, 21 Agustus 2017 | 06:43 WIB
Plt Sekda Pekanbaru M.Syukri Harto Sebut Banyak 'Bocor' Potensi PAD Parkir
Jumat, 18 Agustus 2017 | 20:11 WIB
Puncak Acara Perayaan HUT RI di Dos Ni Tahi
Lagu Perjuangan Kembali Membahana di Jalan Silindung Relajaya
Jumat, 18 Agustus 2017 | 18:21 WIB
Oleh : AHMAD EFFENDI SIREGAR, SH (Sekretaris Eksekutif Jong Batak Riau)
Aktivis Larshen Yunus Simamora: "17 Agustus 2017 adalah Momentum Untuk Menjerakan para Koruptor"
 
Indeks Berita | Indeks Foto | Indeks Terpopuler | Redaksi
© 2015 All Rights Reserved | Riau Bangkit