Home / Rohul

Proyek Nasional PLTA Rokan IV Koto, Warga Empat Desa Anggap Akan Banyak Dampak Buruk
Penulis: RiauBangkit.Com | Senin, 04 September 2017 | 16:59 WIB Dibaca: 142 kali

PLTA.net


ROKAN IV KOTO- Warga empat desa di Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Riau, menolak pemerintah pusat membangun proyek nasional Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan waduk serbaguna.

Menurut warga, proyek PLTA berikut waduk serbaguna yang akan dibangun di Lompatan Harimau Sungai Rokan, nantinya dapat berdampak buruk terhadap empat desa di Rokan IV Koto, seperti saat proses pembangunan PLTA Koto Panjang, Kabupaten Kampar.

"Bila kita kaji, nantinya daerah kita akan mendapat dampak lebih banyak mudarat  daripada manfaatnya", ucap Rikizaputra MPd, selaku putra daerah Desa Cipang Kiri, Rabu (30/8/2017).

Riki sebagai Ketua Umum Gerakan Anak Muda (GAMA) Riau itu menyatakan perencanaan PLTA yang akan dibangun pemerintah pusat nantinya berada di hulu Sungai Rokan. Kemudian, aliran Sungai Rokan akan dibendung. Ia mengkhawatirkan PLTA di desanya akan sama seperti pembangunan PLTA Koto Panjang Sungai Kampar yang meninggalkan kampung halaman.

"Bila proyek PLTA Lompatan Harimau Sungai Rokan dengan dana lebih dari Rp2 Triliun itu jadi dibangun pemerintah, maka sekitar 8.000 jiwa penduduk di empat desa ini yang terancam nasibnya. Sebab mereka terpaksa harus pindah dari kampungnya", terangnya.

Riki yang menjabat Dosen Universitas Lancang Kuning (Unilak) Pekanbaru itu menganalisa dan mengkaji, nantinya empat desa akan direlokasi atau dipindahkan ke Kampung Tinggi yang masih daerah kawasan hutan, seperti Desa Lubuk Ingu, Pangkalio, Banjar Datar dan Desa Tibawan.

Fakta yang terjadi selama ini kata Riki lagi, bakal ada empat desa di Kecamatan Rokan IV Koto yang akan terkena dampaknya, seperti Desa Cipang Kiri Hilir, Desa Cipang Kiri Hulu, Desa Tibawan dan Desa Cipang Kanan.

"Di saat musim hujan, hulu Sungai Mentawai saja sudah kebanjiran. Kalau PLTA jadi dibangun, tentunya nanti masyarakat yang jadi korbannya", tegasnya.

Riki berharap, pemerintah mengkaji ulang pelaksanaan proyek PLTA di Lompatan Harimau Sungai Rokan. Sebab jika itu terjadi, Ia dan masyarakat empat desa di Rokan IV Koto akan secara tegas membuat suatu forum penolakan pembangunan PLTA di Lompatan Harimau.

"Memang itu merupakan proyek nasional, namun kalau lebih besar mudarat daripada manfaatnya, kami masyarakat tempatan akan tegas menolaknya", tegas Riki.

Informasinya, masyarakat di empat kampung, akan dipindahkan ke Kampung Tinggi, sementara wilayah itu masih hutan belantara. Dampak buruk lain dengan dibangunnya PLTA Lompatan Harimau, Sambung Riki, otomatis akan mengganggu kultur budaya setempat, karena akan banyak warga yang direlokasi dari kampungnya, sementara mereka sudah hidup sudah bertahun-tahun tinggal di desa tersebut.

"Selain itu, pembangunan PLTA Lompatan Harimau itu juga dinilai akan merusak ekosistem Sungai Rokan yang selama ini sebagai tempat warga mencari ikan untuk menutupi kebutuhan ekonomi keluarganya.*(nst/men)

[ Kembali ]
Berita Terkait
Sabtu, 23 September 2017 | 02:53 WIB
Sensasi Strike Peserta Lomba Mancing di Plasmen Tapung Desa Tandun Berhadiahkan Sepeda Motor
Sabtu, 23 September 2017 | 02:49 WIB
Pemutaran Film G30S/PKI, Sukiman: Saya Dukung Sekali, Para Generasi Muda Harus Tahu Bagaimana Sejarah Bangsa
Sabtu, 23 September 2017 | 02:44 WIB
DLH Rohul Sudah Uji Laboratorium Limbah PKS PT LIL
Rabu, 20 September 2017 | 20:52 WIB
Memeriahkan 1 Muharam Tahun 2017 Yayasan Permata Selatpanjang Menggelar Kegiatan
Rabu, 20 September 2017 | 20:49 WIB
DPD KNPI Meranti Gelar Seminar Entrepreneur
Rabu, 20 September 2017 | 19:29 WIB
PT LIL Bantah Buang Limbah, Desa Koto Tandun Minta Perusahaan Salurkan Air Bersih
Rabu, 20 September 2017 | 19:26 WIB
Selain Hadirkan Artis Ibu Kota KDI Girangkan Karyawan, PT SAI Beri Piagam Berprestasi
Rabu, 20 September 2017 | 19:22 WIB
Bila Kedapatan Agen Jual LPG 3 Kg Diluar Rohul, Ini yang Akan Dilakukan Disperindag
Sabtu, 16 September 2017 | 17:34 WIB
Suara Khas Cengkok Melayu Iyeth Bustami Segarkan Karyawan PT EDI
Sabtu, 16 September 2017 | 17:26 WIB
Kemenkeu Gelar Loka Karya di Rohul
Kepala DPMPD Sebut 251 Kades Sudah Terjerat Kasus Hukum di Rohul
 
Indeks Berita | Indeks Foto | Indeks Terpopuler | Redaksi
2015 All Rights Reserved | Riau Bangkit