Home / Pekanbaru
Oleh : AHMAD EFFENDI SIREGAR, SH (Sekretaris Eksekutif Jong Batak Riau)
Aktivis Larshen Yunus Simamora: "17 Agustus 2017 adalah Momentum Untuk Menjerakan para Koruptor"
Penulis: RiauBangkit.Com | Jumat, 18 Agustus 2017 | 18:21 WIB Dibaca: 1072 kali

AHMAD  EFFENDI  SIREGAR,  SH (Sekretaris Eksekutif Jong Batak Riau)


Mengutip kalimat tangkas dari Senior Editorial Media Indonesia, Aktivis Larshen Yunus Simamora mengumpamakan seperti layaknya Pepatah bangso batak, yaitu gugur satu tumbuh seribu. Itu ungkapan yang tepat untuk menggambarkan hasil dari upaya dan perjuangan pemberantasan korupsi sejauh ini.” tukas mantan Presiden Mahasiswa Riau tersebut disela-sela melaksanakan acara Focus Group Discussion bertemakan “PILGUBRI 2018, Ajang Riau Bersih-Bersih”.  Selasa, 15 Agustus 2017 di Sekretariat Presidium Pusat GAMARI. tatkala demikian, meskipun sampai saat ini.

Pekanbaru, Riaubangkit.com - Begitu gencarnya penangkapan para pelaku korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI), sampai-sampai muncul istilah 'KPK masuk desa' ketika perangkat pemerintah daerah hingga level kepala desa ikut terbekuk oleh operasi tangkap tangan. Namun, korupsi tetap saja marak. Sejak KPK berdiri pada 2002, penindakan terhadap koruptor belum juga sampai pada titik kulminasi.Tangkapan cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun.

Puncaknya ialah tahun lalu, dengan jumlah penyidikan mencapai 99 kasus dan penjatuhan vonis 81 kasus. Itu pun disebabkan tahun ini belum bisa ikut diperhitungkan karena masih berjalan. Di satu pihak, penindakan yang gencar menunjukkan upaya keras penegak hukum memberantas korupsi. Di sisi lain, pelaku korupsi seakan tidak ada habisnya dan terus bertambah.” tegas Aktivis GEMASABA Riau tersebut.  Tren itu lalu memunculkan pendapat pemberantasan korupsi dengan menitikberatkan pada penindakan tidak berhasil. Semestinya pencegahan lebih diutamakan. Pertanyaannya, apakah penindakan sudah dilakukan dengan maksimal hingga menimbulkan efek jera?”


Lanjut Yunus, bahwa Fakta menunjukkan rata-rata vonis yang dijatuhkan kepada koruptor dari tahun ke tahun tergolong ringan. Selama semester I 2017, dari 315 perkara yang masuk penanganan pengadilan, sebanyak 262 kasus dikenai vonis maksimal 4 tahun penjara.Bahkan, tercatat hakim memberikan vonis bebas di 22 kasus. Bukan hanya hakim, jaksa juga rata-rata mengajukan tuntutan ringan. Padahal, amat jarang putusan hakim melebihi tuntutan jaksa. Belum lagi uang pengganti yang dibebankan kepada koruptor. Rata-rata nilainya jauh di bawah kerugian negara yang ditimbulkan.” ungkap Larshen Yunus.

Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Mahkamah Agung berulang kali diminta mengeluarkan pedoman pemidanaan korupsi agar hakim tidak bermurah hati pada koruptor.Pedoman itu memuat kriteria, indikator, faktor-faktor yang memberatkan, dan rentang hukuman yang perlu dijatuhkan hakim. Jaksa pun demikian, tuntutan harus dibuat semaksimal mungkin sehingga tidak lagi dilempari bola oleh hakim yang menyebut vonis ringan karena tuntutan sudah ringan.

MA juga bisa berdalih hakim memiliki diskresi dengan mempertimbangkan fakta-fakta di pengadilan.Ada hal-hal yang bisa meringankan, misalnya,  masih adanya tanggungan keluarga atau belum pernah dihukum. Para hakim itu lupa ada hal lain yang luput dari pertimbangan. Koruptor bukan maling ayam yang mungkin mencuri karena tidak mampu lagi membendung rasa lapar. Mereka umumnya orang-orang yang hidup lebih dari berkecukupan dan dari awal mengetahui perbuatan mereka salah meski mulut tidak mengakui. “Koruptor itu adalah wujud dari manusia yang Serakah”, tegas Yunus.

Potensi hukuman yang ringan turut membuat mereka pantang mundur melakukan korupsi. Oleh karena itu, kekompakan lembaga peradilan untuk membuat jera koruptor sangat krusial dalam upaya memberantas korupsi. Bila perlu, hakim menjatuhkan hukuman-hukuman tambahan tanpa menyalahi peraturan perundangan.Jika hukuman membayar uang pengganti yang tidak diatur dalam undang-undang bisa dijatuhkan, tentu hukuman berupa sanksi sosial bisa pula dikenakan. Sesekali, publik juga perlu melihat terpidana koruptor membersihkan toilet umum di pasar tradisional. Koruptor perlu tahu tidak mudah membersihkan kotoran seperti perbuatan mereka.” akhir Larshen Yunus Simamora, Ketua DPD KNPI Riau versi DPP Muhammad Riva’i Darus.

Oleh : AHMAD  EFFENDI  SIREGAR,  SH (Sekretaris Eksekutif Jong Batak Riau)
 

[ Kembali ]
Berita Terkait
Rabu, 20 September 2017 | 06:05 WIB
Ayah Fopin Sinaga Meninggal Dunia
Mantan Wartawan Harian Mimbar Umum Jabonar Sinaga Menghembuskan Nafas Terakhir
Minggu, 10 September 2017 | 23:24 WIB
Rencana Jahat RT RW, Tidak.Diragukan Lagi
Sabtu, 09 September 2017 | 21:35 WIB
Kelurahan Tuan Madani Tampan Pekanbaru
Ketua Rw 04 Dituntut Mundur
Jumat, 08 September 2017 | 17:40 WIB
Oleh : Feri Sibarani
Draf RTRW Provinsi Riau 2016-2035 Bebaskan Puluhan Perusahaan Penjahat Hutan
Jumat, 08 September 2017 | 17:40 WIB
Draf RTRW Provinsi Riau 2016-2035 Bebaskan Puluhan Perusahaan Penjahat Hutan
Sabtu, 26 Agustus 2017 | 18:27 WIB
Sejarah Singkat Koor Ama Kantate
Koor Ama Kantate HKBP Exaudi Berusia Satu Tahun
Rabu, 23 Agustus 2017 | 19:07 WIB
Ferry Shandra Pardede Anggota DPRD Pekanbaru Saat Reses di Rt 04/Rw 01
Ferry Shandra Pardede : “Semua Anggota Dewan ‘Siganjang Dila’ Termasuk Saya”
Senin, 21 Agustus 2017 | 06:43 WIB
Plt Sekda Pekanbaru M.Syukri Harto Sebut Banyak 'Bocor' Potensi PAD Parkir
Jumat, 18 Agustus 2017 | 20:11 WIB
Puncak Acara Perayaan HUT RI di Dos Ni Tahi
Lagu Perjuangan Kembali Membahana di Jalan Silindung Relajaya
Jumat, 18 Agustus 2017 | 18:21 WIB
Oleh : AHMAD EFFENDI SIREGAR, SH (Sekretaris Eksekutif Jong Batak Riau)
Aktivis Larshen Yunus Simamora: "17 Agustus 2017 adalah Momentum Untuk Menjerakan para Koruptor"
 
Indeks Berita | Indeks Foto | Indeks Terpopuler | Redaksi
© 2015 All Rights Reserved | Riau Bangkit