Home / Nasional

Kepala BKPM RI : Indonesia Siap Ekspor Baterai Lithium ke Uni Eropa, Bijih Nikel Tidak
Penulis: Patar Simanjuntak | Kamis, 09 Januari 2020 | 22:30 WIB Dibaca: 1531 kali


Jakarta, RBC - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan Keputusan Indonesia sudah final melarang ekspor bijih nikel. Larangan itu berlaku efektif 01 Januari 2020.

"Pelarangan (bijih) nikel itu final. Nggak bisa lagi. Negara ini kan kekayaannya punya kita. Ngapain punya orang lain kita urus. Kita kan melakukan hilirisasi, biar lah kita ekspor kepada negara-negara yang membutuhkan barang baku nikel, berbentuk barang jadi," jelas Bahlil sebagaimana dilansir dari cnbcindonesia.com, saat menemuinya di kantor Kementerian Luar Negeri, Kamis (9/1/2020).

Bahlil menilai, apabila Indonesia secara terus-menerus mengekspor bijih nikel, itu sama saja dengan menjual tanah air. Padahal, gagasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin Indonesia melakukan transformasi ekonomi.

"Kalau kita ekspor terus, menjual tanah air. Transformasi ekonomi yang dimaksud itu adalah bagaimana kita memberikan nilai tabah sumber daya alam kita," tuturnya.

Maka dari itu, pemerintah saat ini ingin, agar nikel yang dihasilkan di dalam negeri bisa dijadikan barang baku untuk membuat lithium baterai mobil.

"Nah kalau mereka [Uni Eropa] ingin baterai, ya beli aja produknya dari Indonesia. Kenapa harus [menggugat] WTO kita?" ujar Bahlil.

Bahlil juga optimistis bahwa Indonesia bisa melewati hasil gugatan WTO yang dilayangkan oleh UE. Pasalnya, ketentuan pelarangan bijih nikel sudah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.

"Jadi bagi kita nggak masalah. Kalau di [gugat] WTO, monggo saja. Itu hak negara orang. Nggak boleh kita melarang. Ngapain takut, masa negara kita mau diatur negara lain," kata Bahlil.

Pemerintah Indonesia merapatkan barisan menghadapi gugatan Uni Eropa (UE) terhadap larangan ekspor bijih nikel Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Pemerintah saat ini menanti advance questionnaire dari UE sebagai persiapan konsultasi yang dijadwalkan berlangsung di Jenewa, Swiss, pada 30 Januari 2020.

"Indonesia sekarang sedang berkoordinasi lintas Kementerian dan Lembaga dalam menghadapi Uni Eropa di WTO. Ini sebagai tindak lanjut saran Presiden [Joko Widodo] untuk berupaya melakukan pembelaan di forum perdagangan internasional," kata Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga di kantor Kemendag, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Ia enggan menjelaskan lebih jauh substansi sengketa lantaran masih menunggu daftar pertanyaan dari UE. Bila hasil konsultasi Eropa-RI nantinya tak menemui titik terang, maka penyelesaian sengketa akan berlanjut ke sesi panel. ***

 

source : cnbcindonesia.com

 

[ Kembali ]
Berita Terkait
Selasa, 18 Pebruari 2020 | 10:23 WIB
Agar Nyaman Beribadah, Satgas Yonif 132 Bangun Lahan Parkir Masjid
Kamis, 06 Pebruari 2020 | 11:07 WIB
Mendagri Lantik Pejabat di Lingkungan Kemendagri.
Senin, 03 Pebruari 2020 | 12:33 WIB
Kodim Solo Gelar Penyuluhan Dan Pencegahan Virus Corona
Senin, 03 Pebruari 2020 | 12:18 WIB
Mendagri Luncurkan "Program ADM", Mahfud Sebut Prof Tito Capres 2024
Minggu, 02 Pebruari 2020 | 20:26 WIB
Penyegaran, 45 Pati TNI Mutasi dan Promosi Jabatan
Selasa, 28 Januari 2020 | 14:22 WIB
Hadiri Pemusnahan BB, Dandim 0718/Pati Dukung Bupati Perangi Miras
Sabtu, 25 Januari 2020 | 10:49 WIB
Terungkap, Jokowi Akan Perpanjang Usia Pensiun TNI
Selasa, 21 Januari 2020 | 21:36 WIB
Pangdam XII/Tpr Sambut Baik Agenda Kebangsaan PKC PMII Kalbar
Selasa, 21 Januari 2020 | 16:59 WIB
Waka Polres Badung Hadiri Acara Pisah Sambut Kalapas Kelas II A Kerobokan
Selasa, 21 Januari 2020 | 16:48 WIB
Kapal Pengangkut Wartawan Istana Karam di Labuan Bajo, Polisi Cek Lokasi
 
Indeks Berita | Indeks Foto | Indeks Terpopuler | Redaksi
2015 All Rights Reserved | Riau Bangkit