Home / Hukum & Kriminal
Perkara Hak Ulayat di Kawasan Hutan Teso Nilo,
Sidang Perdana atas Gugatan Arifin, Kementerian LHK dan Polri Tidak Datang
Penulis: Patar Simanjuntak | Kamis, 17 Oktober 2019 | 02:32 WIB Dibaca: 368 kali

Keterangan Gambar:  Kondisi Ruang Sidang, Dalam Sidang Perdana atas Perkara Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Plw di PN Pelalawan. Kamis (17/10/2019).


Pekanbaru, RiauBangkit.Com - Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ( PMH ) oleh Kementerian LHK dan Kepolisian Republik Indonesia yang telah didaftarkan OBH Seroja 77 atas nama Abdul Arifin Bathin Hitam Sungai Medang di Pengadilan Negeri Pelalawan dengan nomor perkara  21/Pdt.G/2019/PN Plw tertanggal 09 Okt 2019 tentang perkara Hak Ulayat/Persekutuan Adat, dalam Kawasan Hutan Teso Nilo kini memasuki tahap persidangan. 

Dalam  Sidang Perdana, Kamis (17/10/2019) di PN Pelalawan, para pihak yang digugat tidak ada yang datang. Sehingga sidang ditunda. 

Demikian disampaikan, Refranto Lanner Nainggolan salah seorang dari Tim Advokat di Organisasi Bantuan Hukum ( OBH ) Seroja 77 kepada www.riaubangkit.com, Kamis (17/10/2019) ketika dihubungi wartawan media ini, melalui telepon genggamnya. 

Refranto menyebutkan, Pihak Kementerian LHK selaku tergugat I dan Kepolisian Republik Indonesia selaku tergugat II di PN Pelalawan tidak menghadiri sidang yang sudah diagendakan. Melinda Aritonang selaku Ketua Majelis yang didampingi Hakim Anggota Nurahmi dan Rahmad Hidayat Batubara, kemudian menunda sidang Pertama hingga sepekan kemudian. 

"Sidang pertama ditunda, Pihak TNTN Kementerian LHK RI dan Polres Pelalawan Kepolisian RI tidak ada yang hadir. Majelis Hakim yang diketuai Melinda Aritonang yang didampingi Nurahmi dan Rahmad Hidayat Batubara masing-masing Hakim anggota,  kemudian menunda sidang Pertama hingga seminggu kedepan", ujar Refranto. 

Ketika ditanya sejauh mana peluang pihaknya selaku penggugat dapat memenangkan gugatan terhadap tergugat ?. Refranto dengan tegas mengatakan, bahwa masalah menang atau kalah, hasilnya itu urusan nanti.  Yang jelas menurutnya, pihaknya hanya mau memastikan, kepastian hukum tentang Tata Batas Kawasan Hutan Taman Nasional Teso Nilo dilapangan. "Apapun hasilnya, pihaknya hanya mau memastikan kepastian hukum tentang Tata Batas Kawasan Hutan Teso Nilo itu dilapangan", ujar Refranto.

Sebagaimana diberitakan media ini sebelumnya, Kementerian LHK dan Polri diduga telah bertindak semena-mena terhadap  Abdul Arifin selaku Pemangku Adat Bathin Hitam Sungai Medang, karena diswasangkakan telah menggarap kawasan Hutan Taman Nasional Teso Nilo (TNTN) dengan melakukan kegiatan perkebunan tanaman karet tanpa izin Menteri didalam kawasan Hutan. 

Abdul Arifin selaku Pemangku Adat Bathin Hitam Sungai Medang, merasa tidak terima diperlakuan seperti itu, kemudian menggugat Kementerian LHK dan Polri melalui OBH Seroja 77 ke Pengadilan Negeri Pelalawan dengan nomor perkara  21/Pdt.G/2019/PN Plw tertanggal 09 Okt 2019 tentang perkara Hak Ulayat/Persekutuan Adat.

Menurut Agus Tri Khoirudien Ketua OBH Seroha 77, Abdul Arifin menggugat Pihak Kementerian LHK  Cq Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Cq Balai Taman Nasional Teso Nilo (TNTN) di Pelalawan (Tergugat I), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Cq. Kepolisian Republik Indonesia Daerah (Polda) Riau Cq. Kepolisian Republik Indonesia Resort (Polres) Pelalawan di Pangkalan Kerinci (Tergugat II), karena dengan sengaja menggunakan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.663/Menhut-II/2009 maupun perubahannya SK : 6588/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo yang hingga saat ini masih berstatus Penunjukan dan belum memiliki kepastian hukum dilapangan. Dan berdasarkan hukum ini juga Penyidik menangkap dan menahan Abdul Arifin. 

"Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo sesuai SK.663/Menhut-II/2009 maupun perubahannya SK : 6588/Menhut-VII/KUH/2014, diduga belum memiliki Kepastian hukum di lapangan.  Namun berdasar hukum ini juga penyidik menangkap dan menahan Arifin", ujar Agus.

Padahal, kata Agus lagi, Pihak Kementerian LHK seharusnya terlebih dahulu melaksanakan tata batas temu gelang terhadap kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo,  sebagaimana diatur di Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesi Nomor. 41 tahun 1998 Tentang Kehutanan. 

Dan Pihak Kepolisian selaku penyidik juga, katanya, seharusnya dalam melaksanakan Tugas Penegakan Hukum itu,  agar lebih berhati-hati dan  proporsional, agar terselenggara Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, ujar Agus.

Sementara Refranto dengan tegas juga mengatakan, bahwa Abdul Arifin itu adalah Pemangku Adat Bathin Hitam Sungai Medang. Hal itu juga diakui keberadaanya secara hukum adat ditengah masyarakat adatnya serta  hak-hak adat yang dimilikinya. Ditambah dengan adanya Salinan Tombo yang dibuat Husen dulu, membuktikan bahwa alas hak dari tanah Ulayat Batin Hitam Sungai Medang  itu adalah sah dan berharga. Begitu juga tentang lahan garapan yang di kelola Abdul Arifin atas Tanah Ulayat masyarakat Bathin Hitam Sungai Medang. 

Dan, terkait dengan terbitnya surat Penangkapan Nomor: SP.Kap/59/VIII/2019/Reskrimum, tertanggal 10 Agustus 2019, karena adanya surat laporan polisi Nomor. LP/152/VII/2019/RIAU/RES PLLWN, tertanggal 10 Agustus 2019, sehingga Abdul Arifin di tangkap oleh Kepolisian melalui Polres Pelalawan, dihari dan tanggal yang sama. Seharusnya, dengan segala kemampuan dan kewenangan yang melekat pada Kepolisian, harus terlebih dahulu menelaah bukti-bukti  atas Pengaduan/Laporan Kementerian LHK melalui Balai TNTN, dengan Laporan Polisi Nomor: LP/152/VII/2019/RIAU/RES PLLWN, tertanggal 10 Agustus 2019,  yang menyebutkan Abdul Arifin diduga telah menguasai Tanah milik Kementerian LHK, tanpa terlebih dahulu membuktikan apakah tanah dalam kawasan hutan tersebut sudah memiliki kepastian hukum sesuai Amar Kedua dan ketiga dalam SK : 663/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo Seluas + 44.492 (Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua) Hektare yang terletak di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau menjadi Taman Nasional sebagai Perluasan Taman Nasional Tesso Nilo, dan harus terlebih dahulu ada pengukuhan kawasan Hutan sebagai mana menurut Pasal 15 UU No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan Jo. UU. No18 Tahun 2013, yang mengamatkan tentang kepastian hukum atas kawasan Hutan. 

Dimana Pasal 15 ini, kata Refranto, sebelumnya juga telah diuji Materi, sebagai mana putusan MK No.45/PUU-IX/2011 yang mengatakan tentang “Penetapan Kawasan hutan” tidak hanya sekedar penunjukan saja akan tetapi juga harus dilakukan proses penataan batas, pemetahaan dan penetapan kawasan hutan. 

Untuk itu ujar Refranto,  tindakan Kemterian LHK selaku Tergugat I dan Kepolisian selaku Tergugat II dengan tidak melakukan Penyelidikan terlebih dahulu atas kebenaran kawasan hutan TNTN, telah menimbulkan kerugian bagi Pihak Penggugat (Abdul Arifin). Ditambah dengan Pihak Tergugat, telah memperlihatkan ketidak mampuannya.  Akibatnya merugikan bagi Abdul Arifin.

"Terbitnya SK.663/Menhut-II/2009 maupun perubahannya SK : 6588/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo, masih sebatas penunjukan status kawasan, belum memiliki Kepastian hukum di lapangan. Serta belum memiliki tata batas temu gelang kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesi Nomor. 41 tahun 1998 Tentang Kehutanan. Ditambah dengan. belum adanya pembuktian atas laporan Kementerian LHK tentang kawasan  TNTN, sementara Kepolisian langsung bertindak. Akibatnta Abdul Arifin merasa dirugikan", ujar Refranto. 

Untuk itu, ujar Refranto lagi, dengan adanya dugaan tindakan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pihak Kementerian LHK  dan Kepolisian, Abdul Arifin merasa telah dirugikan baik materil maupun inmateril.  ( pm )

[ Kembali ]
Berita Terkait
Rabu, 04 Desember 2019 | 15:02 WIB
Polri Ungkap Narkoba,
Edy, Kabid Humas Polda Banten : Rayakan Akhir Tahun, Hindari Pesta Narkoba
Sabtu, 02 Nopember 2019 | 00:30 WIB
Laporan Pengrusakan dan Pemalsuan Surat Tanah Mandek,
Ahli Waris cs Bertindak, Gara-gara Polda Riau "Ogah" Mengusutnya
Kamis, 24 Oktober 2019 | 05:23 WIB
Kades Buluh Nipis :
Benar, Ada Gadis ABG Desa Buluh Nipis, Hamil dan Melahirkan
Kamis, 17 Oktober 2019 | 02:32 WIB
Perkara Hak Ulayat di Kawasan Hutan Teso Nilo,
Sidang Perdana atas Gugatan Arifin, Kementerian LHK dan Polri Tidak Datang
Sabtu, 12 Oktober 2019 | 02:31 WIB
Bertindak Tanpa Tata Batas Temu Gelang, Gapoktan Tuasai Jaya Menggugat
Sabtu, 12 Oktober 2019 | 18:40 WIB
Terkait Gugatan Edi Suryanto cs,
Eksepsi Darusman dan Lukman Abbas cs Ditolak Hakim
Sabtu, 12 Oktober 2019 | 08:07 WIB
Alas Hak Tanah Ulayat Batin Hitam Sungai Medang Sah dan Berharga,
Sengketa Kawasan Hutan Teso Nilo, Seroja 77 Gugat Kementerian LHK dan Polri
Senin, 23 September 2019 | 03:08 WIB
Membakar dan Merambah Lahan Konsesi PT REKI,
Nainggolan dan Kawan-kawan Diamankan Polres Batanghari
Sabtu, 21 September 2019 | 16:36 WIB
Merasa Dirugikan dan Dizolimi, Edi Suryanto cs Gugat Darusman dan Lukman Abbas cs
Rabu, 18 September 2019 | 06:10 WIB
5 Fakta Penetapan Menpora Sebagai Tersangka
 
Indeks Berita | Indeks Foto | Indeks Terpopuler | Redaksi
2015 All Rights Reserved | Riau Bangkit