Home / Hukum & Kriminal

Diduga Terima Uang Rp 26,5 Miliar, Mempora Imam Nahrawi Raih Tersangka KPK
Penulis: Redaksi | Rabu, 18 September 2019 | 05:57 WIB Dibaca: 1211 kali


Jakarta, RBC  - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi beserta asisten pribadinya, Miftahul Ulum, sebagai tersangka.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyaluran dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia ( KONI ) melalui Kemenpora tahun anggaran 2018.

"Dalam penyidikan tersebut ditetapkan dua orang tersangka yaitu IMR, Menteri Pemuda dan Olahraga dan MIU, Asisten Pribadi Menteri Pemuda dan Olahraga," kata Alex dalam konferensi pers di Gedung KPK, Rabu (18/9/2019).

Alex menuturkan, Imam diduga telah menerima suap sebanyak Rp 14.700.000.000 melalui Miftahul selama rentang waktu 2014-2018.

Selain itu, dalam rentang waktu 2016-2018 Imam juga diduga meminta uang senilai Rp 11.800.000.000.

"Sehingga total dugaan penerimaan Rp 26.500.000.000 tersebut diduga merupakan commitmen fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora Tahun Anggaran 2018," ujar Alex.

Akibat perbuatannya, Imam dan Miftahul disangka melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Siap ikuti proses hukum

Imam Nahrawi menyatakan siap menjalani proses hukum setelah KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka kasus suap terkait dana hibah Kemenpora kepada KONI.

"Tentu saya sebagai warga negara Indonesia akan patuh, akan mengikuti proses hukum yang ada, dan sudah barang tentu kita harus kunjung tinggi asas praduga tak bersalah," kata Imam di rumah dinasnya di kawasan Widya Chandra, Rabu (18/9/2019) malam.

Namun demikian, Imam belum mengetahui poin-poin yang dituduhkan KPK kepadanya.

Ia pun membantah bahwa ia telah menerima suap dan meminta KPK membuktikan adanya dugaan suap senilai Rp 26.500.000.000 yang diarahkan kepasanya.

"Tentu saya sebagai warga negara punya hak juga untuk memberikan jawaban sebenar-benarnya agar proses hukum ini bisa berjalan dengan baik dengan lancar dan tentu pada saatnya tentu harus kita buktikan bersama-sama," ujar Imam.

Imam berharap, kasus yang menjeratnya itu tidak berkaitan dengan hal-hal politis.

"Saya berharap ini bukan sesuatu yang bersifat di luar hukum dan karenanya saya akan menghadapi dan tentu kebenaran harus dibuka seluas luasnya selembar lebarnya. Saya akan mengikuti proses hukum yang ada," kata dia.

Tanggapan istana dan PKB

Istana Kepresidenan menyatakan menghormati langkah KPK yang menetapkan Imam Nahrawi sebagai tersangka.

"Kita hormati proses hukumnya," kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Adita Irawati kepada kompas.com, Rabu (18/9/2019).

Terkait kemungkinan Imam mengundurkan diri dari kabinet, Adita belum bisa memastikan.

Sementara itu, parpol Imam Nahrawi berasal, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), akan memberikan bantuan hukum.

"Kami akan memberikan advokasi atau pendampingan," kata Sekjen PKB Hasanuddin Wahid melalui pesan singkat, Rabu (18/9/2019).

Ia mengatakan, PKB menghormati sepenuhnya keputusan KPK.

Ia menambahkan, PKB juga akan menanyakan langsung kepada Imam terkait kasus yang melibatkannya itu.

Wahid pun meminta publik mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam kasus ini.

Saat ditanya apakah PKB akan memberhentikan Imam dari keanggotaan partai, ia menyatakan bakal mengadakan rapat untuk menyikapi hal tersebut.

"Kami akan rapat, melakukan kajian mendalam untuk menentukan langkah-langkah berikutnya," lanjut dia. ***

source:kompas.com

[ Kembali ]
Berita Terkait
Rabu, 04 Desember 2019 | 15:02 WIB
Polri Ungkap Narkoba,
Edy, Kabid Humas Polda Banten : Rayakan Akhir Tahun, Hindari Pesta Narkoba
Sabtu, 02 Nopember 2019 | 00:30 WIB
Laporan Pengrusakan dan Pemalsuan Surat Tanah Mandek,
Ahli Waris cs Bertindak, Gara-gara Polda Riau "Ogah" Mengusutnya
Kamis, 24 Oktober 2019 | 05:23 WIB
Kades Buluh Nipis :
Benar, Ada Gadis ABG Desa Buluh Nipis, Hamil dan Melahirkan
Kamis, 17 Oktober 2019 | 02:32 WIB
Perkara Hak Ulayat di Kawasan Hutan Teso Nilo,
Sidang Perdana atas Gugatan Arifin, Kementerian LHK dan Polri Tidak Datang
Sabtu, 12 Oktober 2019 | 02:31 WIB
Bertindak Tanpa Tata Batas Temu Gelang, Gapoktan Tuasai Jaya Menggugat
Sabtu, 12 Oktober 2019 | 18:40 WIB
Terkait Gugatan Edi Suryanto cs,
Eksepsi Darusman dan Lukman Abbas cs Ditolak Hakim
Sabtu, 12 Oktober 2019 | 08:07 WIB
Alas Hak Tanah Ulayat Batin Hitam Sungai Medang Sah dan Berharga,
Sengketa Kawasan Hutan Teso Nilo, Seroja 77 Gugat Kementerian LHK dan Polri
Senin, 23 September 2019 | 03:08 WIB
Membakar dan Merambah Lahan Konsesi PT REKI,
Nainggolan dan Kawan-kawan Diamankan Polres Batanghari
Sabtu, 21 September 2019 | 16:36 WIB
Merasa Dirugikan dan Dizolimi, Edi Suryanto cs Gugat Darusman dan Lukman Abbas cs
Rabu, 18 September 2019 | 06:10 WIB
5 Fakta Penetapan Menpora Sebagai Tersangka
 
Indeks Berita | Indeks Foto | Indeks Terpopuler | Redaksi
2015 All Rights Reserved | Riau Bangkit