Home / Nasional
Jika Terbukti Lakukan Karhutla,
Lahan Konsesi Milik Korporasi Bakal Dirampas KLHK
Penulis: Patar Simanjuntak | Jumat, 16 Agustus 2019 | 06:03 WIB Dibaca: 47 kali

Lahan terbakar di Indragiri Hulu.


 

Sebagaimana dilansir dari metropekanbaru.com disebutkan bahwa Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum) Rasio Ridho Sani mengatakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tidak akan segan menggugat perusahaan pemegang konsesi untuk menuntut ganti rugi dan biaya pemulihan hutan dan lahan yang terbakar, selain menerapkan sanksi administratif dan termasuk pencabutan izin.

“Di lahan terbakar yang ditempati korporasi, bahwa kami juga punya kewenangan untuk menindak dan mencabut izinnya,” tegas Roy.

Ia juga mengatakan pemerintah siap melakukan perampasan keuntungan konsesi jika terbukti melakukan tindak pidana lingkungan hidup pembakaran lahan memicu kabut asap yang mengancam kesehatan masyarakat, seperti yang tertera pada Pasal 119 Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 119 UU Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; c. perbaikan akibat tindak pidana; d. pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Menurut Roy, pencabutan izin konsesi sudah dilakukan pada korporasi di Kalimantan Barat, di Dumai, Riau, dan di provinsi-provinsi yang lain. “Perlu diingat bahwa pemerintah daerah juga wajib melakukan pengawasan terhadap lahan konsesi”.

Saat ini, ia mengatakan, dirinya bersama Direktur Penegakan Hukum Pidana Kementerian Lingkungan Hidup Yazid Nur Huda dan Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Raffles Panjaitan tengah fokus kepada arahan Presiden Joko Widodo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya bahwa Gakkum KLHK akan melakukan penindakan hukum secara tegas kepada para pelaku yang sudah menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

“Kami akan melakukan penyelidikan bersama penyidik-penyidik dari Bareskrim Polri. Kami akan melakukan tindakan keras untuk itu,” ujar Roy.

Untuk itu, Dirjen Gakkum LHK akan bekerja sama dengan pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis untuk menjerat pelaku yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan saat ini. Pasal berlapis diterapkan dari UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Selain menjerat pelaku dengan pasal berlapis, Roy mengatakan pihaknya akan menerapkan tindakan multiinstrumen terkait sanksi yang akan diberikan. “Selain sanksi administratif, kami juga menerapkan sanksi perdata dan pidana,” tutupnya. (mpc/pm)

[ Kembali ]
Berita Terkait
Sabtu, 21 September 2019 | 17:10 WIB
Dalam Rangka Memperingi World Clean Up Day (WCD) 2019, Canat dan Koramil Kolaborasi
Jumat, 20 September 2019 | 23:46 WIB
Kabid Humas Polda Banten Ikuti Pelatihan Public Speaking
Senin, 16 September 2019 | 07:18 WIB
Dari 43 Perusahaan Yang Diselidiki,
4 Perusahaan Jadi Tersangka Karhutla
Rabu, 11 September 2019 | 00:12 WIB
Koramil Gabus Ciptakan Harmonisasi,
TNI Gotong Royong Bangun Tanggul Bersama Warga
Rabu, 11 September 2019 | 00:02 WIB
Dandim Hadiri Pembukaan Lomba MTQ Kabupaten Pati
Sabtu, 07 September 2019 | 19:41 WIB
Pangdivif 1 Kostrad Beri Pengarahan ke Personel Yonif PR 328
Sabtu, 07 September 2019 | 08:02 WIB
Serka (K) Iska Yuniarti,
Srikandi Pertama Jabat Babinsa di Kodim Banyumas
Jumat, 06 September 2019 | 18:33 WIB
Gara-gara Mabuk Dilapor ke Orang Tua,
CY Tantang Anggota TNI Duel Terancam 10 Tahun Penjara
Rabu, 04 September 2019 | 01:23 WIB
Djoko Raharjo Abumanan :
2020, Subsidi Listrik Bagi Pelanggan 900 VA Dicabut
Senin, 26 Agustus 2019 | 17:41 WIB
Waspadai Pemerasan,
Dewan Pers Hanya Akui 7 Organisasi Pers yang Sah
 
Indeks Berita | Indeks Foto | Indeks Terpopuler | Redaksi
2015 All Rights Reserved | Riau Bangkit