Home / Nasional
Pasca Nurdin Basirun Terjerat OTT KPK,
Mendagri Tunjuk H Isdianto Plt Gubernur Kepri
Penulis: Patar Simanjuntak | Sabtu, 13 Juli 2019 | 08:09 WIB Dibaca: 96 kali

Ket foto : Wakil Gubernur Kepri H Isdianto usai bertemu H Nurdin Basirun ketika diperiksa KPK kasus OTT di Mapolres Tanjung Pinang, Kamis (11/7/2019)(tbi)


Tanjung Pinang, RBC  - Penyerahan SK Plt Gubernur Kepri kepada Isdianto sempat tertunda.. Namun Rencana penyerahan SK tersebut rencananya akan dilakukan,  Hari ini ( Sabtu 13/7/2019, red ) di Jakarta.

Sebagaimana dilansir dari tibunbatam.id disebutkan, bahwa penundaan rencana penyerahan SK pelaksana tugas Gubernur Kepri malam ini disebabkan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan menyerahkan langsung SK tersebut.

 

Hal itu disampaikan bagian humas Pemprov Kepri, Rizal.

"Iya besok jadi penyerahan SKnya, sudah disampaikan juga melalui Puspen Mendagri. Pak menteri yang akan serahkan langsung," katanya saat dihubungi tribunbatam.id, Jumat (12/07/2019).

Wakil Gubernur Kepri, Isdianto pun sudah berada di Jakarta sekitar pukul 19.00 Wib malam tadi.

"Sudah di Jakarta pak Wagub," ujarnya kembali.

Penyerahan SK Plt Gubernur Kepri akan berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri , Gedung A lantai 3 , Jalan Medan Merdeka Utara No 7 , Gambir, Jakarta Pusat.

Acara akan diselenggarakan sekitar pukul 09.30 Wib pagi sesuai undangan Puspen Mendagri.

Isdianto jadi Plt Gubernur Kepri

Setelah KPK menahan Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Wagub Kepri Isdianto berpeluang menjadi Plt Gubernur Kepri.

Nurdin Basirun ditahan setelah terkena operasi tangkap tangan di Tanjungpinang, Rabu (12/7/2019).

Selain Nurdin Basirun, KPK juga menahan Edy Sofyan, Budi Hartono, dan Abu Bakar.

Apakah Nurdin Basirun dicopot dari jabatan Gubernur Kepri? Kemendagri memberikan jawaban mengenai status Nurdin Basirun.

KPK menangkap Gubernur Kepri Nurdin Basirun terkait suap izin reklamasi di Kepri.

Kementerian Dalam Negeri masih menunggu penetapan status hukum terhadap Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) di Kepulauan Riau, Rabu (10/7/2019) malam.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan bahwa tanpa status hukum itu, pihaknya belum dapat mengambil tindakan apapun.

"Lagi-lagi kami mengedepankan asas praduga tak bersalah. Hingga detik ini kami belum bisa mengambil kesimpulan apa pun (terkait kasus) Kepri sampai aparat penegak hukum menetapkan status hukum apa terhadap beliau-beliau yang saat ini sedang terperiksa itu," ujar Bahtiar ketika dihubungi wartawan, Kamis (11/7/2019).

Ia pun memastikan bahwa proses pemerintahan di daerah tersebut tidak akan terganggu oleh kasus tersebut.

Jika nantinya kepala daerah tersebut ditetapkan sebagai tersangka tetapi tidak ditahan, orang yang bersangkutan tetap dapat menjalankan tugasnya.

Namun, jika ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, wakil kepala daerah akan bertugas sebagai pelaksana tugas.

Dalam hal ini Wagub Kepri Isdianto berpeluang menggantikan Nurdin hingga pelaksanaan Pilkada 2020.

Bahtiar mengatakan, hal itu tertuang dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Kalau ditahan berarti kan tidak bisa menjalankan tugas kewenangannya, seluruh tugas dan kewenangan kepala daerah itu dikerjakan oleh wakil kepala daerah dalam hal ini wakil gubernur kalau ditahan," katanya.

Bagaimana reaksi Isdianto?  Ditanyakan prihal tersebut, adik kandung Muhammad Sani ini menyampaikan, sampai saat ini, tidak memikirkan untuk jabatan tersebut.

"Bukan itu dalam pikiran saya. Sampai sekarang, saya bekerja seperti biasa, sesuai tugas saya," katanya, Jumat (12/07/2019).

Muhammad Sani adalah Gubernur Kepri yang digantikan Nurdin Basirun. Saat itu Muhammad Sani meninggal saat masih menjabat gubernur.

Ditanyakan, apakah sudah mendapat surat Mendagri untuk menggantikan posisi Gubernur. Ia menyampaikan, belum ada surat apapun terkait hal itu.

"Belum ada saya terima surat itu. Kita kerja aja yang penting. Jalankan amanah masyarakat," ujarnya.

Disampaikannya, sejauh ini aktivitas birokrasi di lingkungan Pemprov Kepri tetap berlangsung seperti biasa.

"Kegiatan pemerintahan tetap berjalan seperti biasa. Tidak ada yang terkendala sejauh ini laporan ke saya," ucapnya.

Ia pun tetap mengingatkan kepada para ASN, untuk bekerja sesuai aturan dan prosedur yang sudah berlaku.

"Kita selalu ingatkan itu kepada ASN baik di tingkat Kepala sampai para pegawai. Bekerja harus hati hati, ikuti sesuai aturan, jangan mandai mandai," tegasnya mengingatkan.

Nasdem Bebastugaskan Nurdin Basirun

Partai Nasional Demokrat membebastugaskan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun dari jabatannya sebagai Ketua DPW Partai Nasdem Kepulauan Riau setelah ditangkap dalam operasi tangkap tangan oleh KPK, Rabu (10/7/2019).

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, Nurdin sudah dibebastugaskan lewat surat keputusan yang ditandatangani Johnny dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.

"Hari ini sudah dibebastugaskan melalui surat keputusan DPP. Tadi ketua umum dan saya sudah menandatangani pembebasan tugasnya Ketua DPW Nasdem Kepri," kata Johnny di Gedung DPR, Kamis (11/7/2019).

 Johnny menuturkan, keputusan itu diambil setelah Partai Nasdem memperoleh informasi OTT terhadap Nurdin dari pemberitaan media massa. Johnny mengklaim, hal itu merupakan bentuk keseriusan Nasdem dalam menjaga integritas para kader.

"Kami DPP mengambil langkah yang cepat untuk menunjukkan memang kami sungguh-sungguh untuk membantu pemberantasan korupsi," ujar Johnny.

Adapun posisi Nurdin digantikan oleh pelaksana tugas yakni Willy Aditya yang sebelumnya menjabat sebagai salah satu kepala bidang di DPP Partai Nasdem.

Sebelumnya, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun bersama lima orang lain diamankan KPK dalam OTT.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan bahwa KPK menemukan dugaan akan terjadi transaksi terkait izin lokasi rencana reklamasi di wilayah Kepulauan Riau.

"Informasi yang bisa disampaikan saat ini adalah diduga transaksinya itu terkait dengan kewenangan pemberian izin lokasi untuk rencana reklamasi di Provinsi Kepulauan Riau tersebut. Maka, kami mendalami informasi itu kepada orang-orang yang diamankan," ujar dia.

Selain mengamankan 6 orang, KPK mengamankan uang sebesar 6.000 dollar Singapura. Uang itu diduga merupakan bagian dari transaksi terkait izin lokasi reklamasi tersebut.

Wakil Gubernur Kepri, Isdianto sempat datang dan masuk ke ruangan Nurdin dan kawan-kawan diperiksa.

Tidak lama berselang, Isdianto keluar dari ruangan tersebut, Isdianto langsung dikerumuni awak media.

Ketika ditanyakan perihal kedatangannya. Isdianto mengatakan memberikan dukungan kepada atasannya. Dan Isdianto pun sudah bertemu langsung dengan Nurdin Basirun yang tengah diperiksa KPK.

"Saya sudah ketemu langsung dengan pak Gubernur. Saya sangat terharu melihat atasan saya ini," kata Isdianto, Kamis (11/07/2019) pagi.

Isdianto menyampaikan, kondisi Nurdin sehat-sehat saja.

"Sehat Pak Gubernur kok, saya liat langsung," ucapnl Isdianto kembali.

Dia berharap, semoga Gubernur Kepri cepat kembali dan menjalankan aktivitas seperti biasa.

"Harapan kita, segera selesai dan masuk ke kantor bersama kita, dan bekerja seperti biasa," ujar Isdianto.

Tidak banyak yang bisa disampaikan Isdianto.

Saat ditanyakan, adakah pesan Nurdin untuk sementara waktu mengenai segala kegiatan di Pemprov Kepri.

"Ya kita tetap jalan bekerja, kerja baik," ujar Isdianto yang langsung masuk ke mobil merek Camery hitam BP 8 IR. 

 

(Sumber : tribunbatam.id)

[ Kembali ]
Berita Terkait
Sabtu, 21 September 2019 | 17:10 WIB
Dalam Rangka Memperingi World Clean Up Day (WCD) 2019, Canat dan Koramil Kolaborasi
Jumat, 20 September 2019 | 23:46 WIB
Kabid Humas Polda Banten Ikuti Pelatihan Public Speaking
Senin, 16 September 2019 | 07:18 WIB
Dari 43 Perusahaan Yang Diselidiki,
4 Perusahaan Jadi Tersangka Karhutla
Rabu, 11 September 2019 | 00:12 WIB
Koramil Gabus Ciptakan Harmonisasi,
TNI Gotong Royong Bangun Tanggul Bersama Warga
Rabu, 11 September 2019 | 00:02 WIB
Dandim Hadiri Pembukaan Lomba MTQ Kabupaten Pati
Sabtu, 07 September 2019 | 19:41 WIB
Pangdivif 1 Kostrad Beri Pengarahan ke Personel Yonif PR 328
Sabtu, 07 September 2019 | 08:02 WIB
Serka (K) Iska Yuniarti,
Srikandi Pertama Jabat Babinsa di Kodim Banyumas
Jumat, 06 September 2019 | 18:33 WIB
Gara-gara Mabuk Dilapor ke Orang Tua,
CY Tantang Anggota TNI Duel Terancam 10 Tahun Penjara
Rabu, 04 September 2019 | 01:23 WIB
Djoko Raharjo Abumanan :
2020, Subsidi Listrik Bagi Pelanggan 900 VA Dicabut
Senin, 26 Agustus 2019 | 17:41 WIB
Waspadai Pemerasan,
Dewan Pers Hanya Akui 7 Organisasi Pers yang Sah
 
Indeks Berita | Indeks Foto | Indeks Terpopuler | Redaksi
2015 All Rights Reserved | Riau Bangkit